Kementerian ATR/BPN Daftarkan 8 Juta Bidang Tanah Selama 2021

PADANG, - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Dr. Sofyan A Djalil menyampaikan, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menargetkan pada tahun 2025 seluruh tanah di Indonesia telah harus terdaftar di data kementerian ATR/BPN.

Tahun 2021 walaupun ditengah pandemi covid-19 BPN telah berhasil mendaftarkan sekitar 8 juta bidang tanah di seluruh Indonesia jumlah ini memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang berjumlah sebanyak 11, 2 juta bidang tanah.

Baca juga: Pemkab dan DPRD Pessel Sepakati Ranperda APBD Tahun 2022 Menjadi Peraturan Daerah

"Apresiasi patut kita berikan kepada para Gubernur, Bupati dan Walikota serta seluruh insan BPN yang telah mendukung sehingga pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dapat berjalan dengan sukses di seluruh Indonesia, " kata Sofyan A Djalil secara virtual melalui aplikasi zoom meeting dalam acara setifikat tanah untuk rakyat yang digelar secara bersamaan di tiga Provinsi(Prov. Sumbar, Riau dan Aceh) oleh Kanwil ATR/BPN Sumbar di Pangeran Beach Hotel Padang, Senin, (13/12/2021).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan, atas nama Pemerintah daerah kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Kantor BPN Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran yang telah menghadirkan kebahagiaan kepada masayarakat dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah masyarakat melalui program PTSL tahun 2021.

Baca juga: Maksimalkan Pengelolaan Bank Sampah, Wako Hendri Septa Terima Kunjungan Tim Peneliti dari Jepang

" Sertifikat Tanah selain fungsinya sebagai bentuk legalitas atas hak kepemilikan namun juga bisa mengurangi potensi konflik dibidang pertanahan serta juga dapat membuka peluang akses permodalan dari perbankan bagi masyarakat, "Ujar Mahyeldi.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sangat mendukung program PTSL dengan komitmen kita sampai ke tingkat kabupaten/kota, kelurahan, nagari Untuk senantiasa terus mensosialisasikan program ini kepada masyarakat, Program ini juga merupakan program strategis nasional yang berfungsi untuk mengurangi sengketa tanah yang terjadi sebab sertifikat menjadi dasar bukti kepemilikan tanah yang berkekuatan hukum, Jelas Gubernur Mahyeldi.

Baca juga: DPRD Padang Panjang Sahkan Perda APBD 2022

"Kita berharap seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait agar berperan aktif dalam mensukseskan program ini, khususnya para bupati/ walikota, camat, dan wali nagari, sehingga masyarakat memperoleh pelayanan dengan sebaik-baiknya. Mari jadikan momentum penyerahan sertifikat hak atas tanah ini sebagai tonggak untuk menyatukan gerak langkah kita guna semakin merapatkan barisan dalam rangka bersatu padu guna pembangunan di segala bidang agar Provinsi Sumatera Barat yang kita cintai ini semakin maju dan madani, " tutupnya.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat Saiful mengungkapkan, pada tahun 2021 melalui program PTSL BPN Prov. Sumbar membagikan 5000 sertifikat hak atas tanah masyarakat se sumatera barat, dimana 10 sertifikat diantaranya diserahkan secara simbolis oleh Gubernur Sumbar . Selain Provinsi Sumbar penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat juga dilakukan secara bersamaan di Provinsi Riau dan Aceh yang secara virtual disaksikan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional.

Baca juga: Babinsa Koramil 02/Lembang Jaya Hadiri Rapat Evaluasi Pelaksanaan Vaksin

"Ada beberapa kendala yang dihadapi jajaran Kanwil BPN Sumatera Barat dalam melaksanakan pendaftaran tanah di Provinsi Sumbar, adanya pola kepemilikan tanah yang sangat spesifik (Tanah adat/ulayat) dengan karakteristik kepemilikan bersama, untuk itu kami mengajukan permohonan kepada Menteri ATR/BPN agar diberikan kebijakan khusus dalam pendaftaran tanah ulayat/adat (kepemilikan bersama) di sumatera barat, ucap Saiful.

ada beberapa kendala dalam menjalankan program PTSL di Sumbar antara lain sulit mendapatkan tanda tangan masyarakat karena budaya merantau yang tinggi, kekhawatiran jika tanah yang telah didaftarkan akan lebih mudah diperjualbelikan, pemangku adat masih ada yang tidak mau mengikuti program PTSL karena belum memahami secara utuh manfaat dari program tersebut.(**) 

Baca juga: Tidak Hadir SKB, 9 Peserta CPNS Pemprov Sumbar Langsung Gugur