Ketua Majelis Ulama Buya Gusrizal Gazahar Serukan Kawal Pembentukan Aturan Turunan UU Provinsi Sumbar

SUMBAR, – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Barat (Sumbar), Buya Gusrizal Gazahar mengapresiasi pengesahan Undang-undang (UU) tentang Provinsi Sumbar.

Diketahui, UU Provinsi Sumbar tersebut salah satunya memuat poin tentang masyarakat Sumbar yang memiliki karakteristik adat dan budaya Minangkabau.

Baca juga: Survei Membuktikan Sumbar Kini Jadi Provinsi Percontohan Toleransi di Indonesia

Karakteristik tersebut yaitu adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah (ABS-SBK) sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku.

Dia menuturkan, MUI Sumbar menyerukan kawal pembentukan aturan turunan dari UU tersebut.

Baca juga: Pengurus Masjid Tertua di Padang Tolak Surat Edaran Menag Terkait Aturan Pengeras Suara

“UU baru tentang Provinsi Sumbar yang di dalamnya telah termaktub ABS-SBK sudah disahkan oleh DPR RI. Ini perlu dikawal untuk turunannya, ” ujarnya dalam keterangan kepada , Jumat (1/7/2022).

“Kita harus mengawal turunan dari UU ini agar dakwah Islamiyah di Ranah Minang semakin bersinar, ” sambungnya.

Baca juga: Ilham Bintang: Ya Allah, Menteri Agama

Sebelumnya diberitakan, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi mengesahkan UU tentang Provinsi Sumbar, Kamis (30/6/2022).

Anggota Komisi II DPR RI dari Daerah Pemilihan Sumbar, Guspardi Gaus mengatakan, ini pertama kalinya falsafah adat Minangkabau masuk ke dalam UU.

Baca juga: Ini Edaran Menteri Agama Tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Musala

Itu artinya, dengan pengesahan UU Provinsi Sumbar, maka ABS-SBK pun resmi masuk hukum positif Indonesia.

“Kita berharap, kepada pemerintah dan elemen masyarakat, agar bisa mengejewantahkan bahwa ABS-SBK sudah menjadi hukum positif nasional. Kalau dulu kan sekedar ucapan. Secara hukum itu dulu kan tidak diatur dalam UU, ” sampainya.

Baca juga: Jelang Ramadhan Sekdakab Sijunjung Gelar Halal Bi Halal

“Kini, ABS-BSK itu sudah masuk ke dalam UU hukum positif. Kekuatan hukumnya sudah kuat. Berbeda dengan masa yang lalu, ” imbuhnya.

Dengan masuknya ABS-BSK ke dalam UU, pemerintah daerah bisa membuat peraturan daerah agar bagaimana falsafah adat Minangkabau itu bisa diaktualisasikan. Jadi, bukan hanya sekedar ucapan. (Af)